oleh

Wartawan Ini Tak Boleh Digaji !

KeizalinNews.com | Jakarta – Covid-19 akhirnya berdampak juga pada kehidupan perusahaan pers atau media di Indonesia. Sejumlah perusahaan terlambat bayar gaji dan terungkap ke permukaan.

Kasus terlambat gajian ada yang baru sepekan. Ada juga yang mengaku sudah beberapa bulan. Bahkan ada yang sudah terlambat delapan bulan.

Mereka yang terlambat baru sepekan sudah membuat siaran pers dapat dimaklumi karena gajinya sebagai wartawan adalah tulang punggung rumah tangga.

Nah, yang menarik ada wartawan yang tidak memperoleh gaji sejak delapan bulan silam, namun baru beberapa hari ini terungkap dan melapor ke Dewan Pers.

Selain itu akhirnya ada yang mengaku sejak awal tidak menerima gaji. Bahkan selain tidak menerima upah harus membantu urunan agar redaksi bisa hidup.

Bicara soal upah atau gaji, kita harus memahami UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers. Pada ketentuan umum Pasal 1 angka 1 dikatakan Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa.

Lembaga yang dimaksud harus berbentuk badan hukum khusus, hanya berusaha pada bidang penerbitan pers atau informasi sesuai Pasal 1 angka 2. Jadi, tidak boleh dicampur usaha lainnya.

Warga negara dan negara berhak menerbitkan atau usaha di bidang pers seperti diatur Pasal 9 ayat (1). Namun harus berbadan hukum Indonesia, seperti PT, koperasi atau yayasan.

Soal kesejahteraan karyawan termasuk wartawan diatur Pasal 10 yang penjelasannya seperti ini.

Yang dimaksud dengan “bentuk kesejahteraan lainnya” adalah peningkatan gaji, bonus, pemberian asuransi dan lain-lain. Pemberian kesejahteraan tersebut dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara manajemen perusahaan dengan wartawan dan karyawan pers.

Kata kuncinya kesejahteraan berdasarkan kesepakatan. Jadi bila mereka sepakat sejak awal tidak ada gaji, apakah kesepakatan itu salah ?

Selain UU Pers ternyata ada UU lain yang justru melarang wartawan menerima gaji. Silakan baca Pasal 5 Jo. Pasal 70 UU 16 tahun 2001 Jo. UU No. 28 tahun 2004 tentang Yayasan.

Wartawan yang menjadi pendiri, pengurus dan pengawas yayasan sebagai perusahaan pers tidak boleh menerima gaji atau apapun yang dapat dinilai dengan uang. Ancamannya lima tahun penjara dan mengembalikannya.

Penulis: Drs. Kamsul Hasan. SH, MH, P. Pakar Hukum Pers, Ketua Komisi Kompetensi PWI Pusat

Bagikan :

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed