oleh

Kami Mau Makan “APA” THL RSUD Padangsidimpuan 3 Bulan Tidak Gajian 

KeizalinNews.com | Padangsidimpuan – Di tengah pandemi virus corona (Covid-19), tenaga medis menjadi ujung tombak pemerintah dalam mencegah dan merawat pasien Covid-19. Bahkan, pejuang kemanusian ini insentifnya bakal dinaikan.

Namun berbeda di rumah sakit rujukan Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara, 10 tenaga medis yang berstatus Tenaga Harian lepas (THL) belum gajian selama tiga bulan, bahkan terancam dipecat.

Informasi yang diperoleh, penundaan pembayaran honor tiga bulan tenaga medis THL tersebut dikarenakan pengangkatan mereka belum mendapatkan rekomendasi  atau izin Wali Kota Padangsidimpuan.

Salah seorang perawat berinsial LH mengatakan, sebelumnya pada 30 Maret 2020, mereka berjumlah 10 orang di kumpulkan Wakil Direktur Parlindungan Pasaribu di ruangan bagian umum RSUD Padangsidimpuan.

Dalam kesempatan itu, Parlindungan memperlihatkan surat peritah yang berisi 10 nama THL yang dipecat serta menahan tiga bulan pembayaran honor dengan masing-masing Rp850 ribu per bulan.

“Betul, dia yang mengumpulkan kami di ruangan umum. Dia bilang sesuai surat edaran wali kota kalian dipecat, dan gaji tiga bulan tidak dibayarkan. Itu kata wadir,” kata LH kepada media, Rabu (8/4/2020).

Kabar buruk yang disampaikan Wadir Parlindungan membuat LH dan rekan-rekan kaget begitu menerima surat berisi nama-nama mereka yang ditandatangani Wadir. Selain LH, juga terdapat nama rekan-rekannya berinsial RU bagian IPRS, RS, SK Sopir Ambulance, SF bagian RSB, AK petugas Oksigen, DK petugas Oksigen, YR, AD dan HS.

Bahkan, dari sejumlah nama tersebut merupakan tenaga-tenaga medis yang sempat merawat dan mengantarkan pasien Covid-19 yang meninggal dalam perjalanan menuju RSUP Haji Adam Malik.

Kini LH dan rekan-rekannya binggung, satu sisi masih di suruh masuk oleh pimpinan (Dirut), sementara Wadir melarang mereka untuk bekerja kembali.

Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kota Padangsidimpuan yang sudah mengantongi surat penahanan honor tersebut mengatakan, fraksinya akan mempertanyakan dasar keputusan tersebut terlebih saat ini tengah gencar-gencarnya pemerintah memutus mata rancai Covid-19.

“Suratnya sudah sama kita, kita dari fraksi akan memperjelas dan memperjuangakan hak petigas itu,” tegas Irfan. (Tr)

Bagikan :

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed