Yulian Gunhar : Gubernur Sumsel Kangkangi Instruksi Mendagri -->

Advertisement

SELAMAT DATANG DI WWW.KEIZALINNEWS.COM INSPIRASI RAKYAT INDONESIA

Yulian Gunhar : Gubernur Sumsel Kangkangi Instruksi Mendagri

Redaksi
Wednesday, February 17, 2021


Keizalinnews.com | Muara Enim - Gubernur sumsel , H.Herman Deru , kangkangi Instruksi Mendagri dalam penetapan PLH Bupati Ogan Ilir, dengan menetapkan  Aufa Syafrizal sebagai PLH Bupati, H Herman Deru Gubernur sumsel melanggar Instruksi Menteri Dalam Negeri No: 120/738/ Otonomi Daerah, perihal tentang penugasan Pelaksana Harian ( PLH ) Kepala Daerah yang ditanda tangani Dirjen Otonomi Daerah yang pada point ke-3 menerangkan bahwa saudara Gubernur untuk menunjuk saudara Sekda sebagai PLH (pelaksana harian) sebagai Bupati/Walikota guna mengisi kekosongan jabatan Bupati/Walikota sampai dilantiknya penjabat Bupati/Walikota Terpilih.


Hal itu terungkap ketika Yulian Gunhar SH.MH , yang juga seorang anggota DPR RI Dapil Sumatera Selatan dari Partai PDI Perjuangan , ketika memberikan keterangan pers dengan awak media pada Rabu (17/2/2021).


" Ini sudah  tidak lagi persoalan aturan atau instruksi, ini sudah  menunjukan pembangkangan Kepala Daerah dalam hal tata kelola pemerintah yang Good Goverment, Herman Deru itu Sarjana Hukum tentu beliau sangat memahami aturan dan tata kelola pemerintaham yang baik, tetapi pada saat ini , Beliau mengabaikan itu semua karena sarat dengan kepentingan. Memang Intruksi Mendagri itu tidak memiliki sangsi Hukum akan tetapi sangat tidak bijak apabila seorang Gubernur kepala daerah mengangkangi Intruksi Menteri  Dalam Negeri yang sekarang diamanahkan presiden Jokowi kepada Jendral Polisi Tito Karnavian" Ungkap Gunhar diawal keterangan dengan awak media.




Lanjut Gunhar , Langkah Gubernur Herman Deru merupakan tindakan politik  yang kurang ethis dan kekanak kanakan.


“Tidak ethis dan kekanak-kanakan, mungkin sebagian kita masyarakat sumsel memaklumi karena jabatan PLH hanya hitungan Hari, tetapi sebagai aparatur sipil negara, ini sangat tdk Ethis, tidak taat azas, tidak patuh, tidak tunduk, seharus nya sebagai Gubernur memberikan contoh yang patut ditauladani oleh masyarakat dengan  berdiri netral atas semua kepentingan masyarakat sumsel, ini akan menjadi catatan sejarah dalam pemerintahan di Sumatera Selatan, berarti Gubernur HD  tidak mengedepankan azas kepatuhan kepada aturan perundang-undangan " Ujar Yulian Gunhar SH, MH anggota DPR RI dapil sumatera selatan fraksi PDI Perjuangan.


" Kalau saya yang jadi Gubernur sumsel , Saya sangat patuh kepada Instruksi Mendagri karena itu acuan bagi saya sebagai kepala daerah, dan kalau Saya jadi Menteri  Dalam Negeri , Saya akan memberikan sangsi kepada Gubernur sumsel atas pelanggaran Intruksi yang saya berikan, karena ini menyangkut “Marwah - Martabat dan Wibawa” pemerintahan karena pemerintahan yang baik itu adalah Pemerintahan yang taat azas, Menteri Dalam Negeri  itu atas nama Presiden Republik Indonesia, Beliau pembantu Presiden dalam urusan yang menyangkut pemerintahan, sama saja Gubernur HD tidak patuh pada Presiden, tapi saya percaya ini bukan keinginan beliau pribadi, namun sangat disayangkan keputusan Gubernur sumsel dipengaruhi oleh kepentingan kelompok atau apalah nama nya " Pungkas  Gunhar dengan senyum nya , Diakhir keterangan pers nya kepada awak media. (Marsidi)