Musyawarah Tindak Lanjut Laporan Masyarakat Tentang Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa Lalai I/II Tak kunjung Selesai -->

Advertisement

SELAMAT DATANG DI WWW.KEIZALINNEWS.COM INSPIRASI RAKYAT INDONESIA

Musyawarah Tindak Lanjut Laporan Masyarakat Tentang Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa Lalai I/II Tak kunjung Selesai

Redaksi
Tuesday, February 16, 2021


Keizalinnews.com | Nias - Musyawarah kembali digelar sebagai tindak lanjut terkait laporan masyarakat Desa Lalai l/ll tentang penjaringan dan seleksi perangkat desa di aula kantor camat Hiliserangkai, 11 Februari 2021 pukul 10.00 WIB.


Pertemuan tersebut dihadiri oleh Camat Hiliserangkai, Kasi tata pemerintahan, Kabid Pemdes dan Jajarannya,  Pj.kades Lalai l/ll beserta seluruh perangkat desa, ketua panitia penjaringan dan seleksi perangkat Desa Lalai l/ll Di Tahun 2020 yang lalu dan Serius Mendrofa (sebagai pelapor dkk)


Dalam rangka fasilitasi penelitian laporan masyarakat desa Lalai l/ ll tertanggal 26 Juni 2020 Camat Hiliserangkai Arlin Mendrofa SE, dalam paparannya menyampaikan bahwa pemerintah kecamatan telah melaporkan Kepada Bapak Bupati Nias tentang penyelesaian  laporan masyarakat Desa Lalai l/ ll terkait proses penjaringan dan seleksi perangkat Desa Lalai l/ll bulan Juni 2020 yang lalu yang dinilai menyalahi aturan yang telah ditetapkan , dalam laporan tersebut disampaikan bahwa telah diselesaikan pada bulan Desember 2020 yang lalu namun Bupati Nias masih meragukan laporan tersebut  sehingga beliau memberikan petunjuk untuk melakukan kajian dan penelitian ulang.


Kabid Pemdes kab.Nias Yusman Halawa menyampaikan bahwa terkait surat yang kami sampaikan kepada Hamat Hiliserangkai dalam rangka mengfasilitasi penelitian atas terlaksananya penjaringan dan seleksi perangkat Desa Lalai l/ll,  dalam proses itu ada beberapa masyarakat Desa Lalai l/ll yang menyampaikan keberatannya tertanggal 26 Juni 2020, atas laporan ini telah di surati bapak camat dan telah di tindak lanjuti untuk melakukan penelitian, dan hal tersebut telah di laksanakan pada tanggal 16 Desember 2020,  dan hasilnya telah di laporkan kepada bapak Bupati Nias oleh camat Hiliserangkai, terkait dengan laporan tersebut bapak bupati Nias telah memberikan petunjuk kembali atas laporan camat tersebut untuk di lakukan penelitian ulang sehingga kita kembali bertemu saat ini, kami akan mendengarkan informasi dari beberapa stakholder dan juga  membutuhkan dokumen - dokumen terkait dengan proses pelaksanaan penjaringan dan seleksi perangkat desa Lalai l/Il dan juga SK pengangkatan perangkat desa.


Serius Mendrofa sebagai pelapor menyatakan bahwa  benar sudah ada pertemuan pada tanggal 16 Desember 2020 yang lalu, tapi hasil dari pertemuan tersebut belum saya setujui sebab pelaksanaan penjaringan tersebut sudah jelas tidak sesuai Peraturan Bupati Nias No 30 tahun 2018 tentang perubahan PERBUP No 71 tahun 2018 pasal 10 ayat i"hasil penjaringan dan seleksi bakal calon perangkat desa sekurang kurangnya dua orang.


Namun realita yang terjadi dalam proses tersebut tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan, pada saat mengisi kekokosongan perangkat  desa dinilai  amburadul karena  panitia tidak memberi kesempatan untuk memilih posisi yang di lamar, kemudian pada pengumuman pemerintahan desa terkait hasil seleksi yang dinyatakan menang ternyata hasil tersebut tidak diketahui oleh camat  sesuai pernyataannya saat awak media melakukan wawancara.


Menurut Sekretaris LSM NCW kab.Nias Samabudi Zendrato langkah yang ditempuh oleh Dinas PMD  sudah tepat dan patut di apresiasi  yang sudah menyikapi dan menanggapi laporan masyarakat itu dengan cara meneliti, dan kita harapkan penelitian mereka itu objektif, memang begitu sebenarnya dalam ketentuan, kalau ada pelanggaran seperti itu harus di gugat, sebenarnya pemerintahan daerah punya kewenangan melakukan suatu tindakan sesuai dengan UU No 30 tahun 2014 tentang pemerintahan desa, sehingga tidak tercela tahapan dan cara pemerintah desa untuk menanggapi hasil rekomendasi camat. Dan apalagi ini belum keluar rekomendasi camat tapi sudah di beri pengumuman oleh desa, tentu ini salah dan saya berharap  jangan ada gugat -menggugat , kasihan nanti pemerintah daerah kalau kalah di gugat lagi pungkasnya mengakhiri. Pada akhir pertemuan Camat Hiliserangkai menanyakan pada pelapor apakah setuju hasil pertemuan pada bulan Desember 2020 tahun yang lalu, pelapor menyatakan tidak setuju dan akhirnya pertemuan di berakhir tanpa ada solusi. (Korwil)