Jadi Bupati Definitif Muara Enim, Juarsah Ditetapkan KPK Sebagai Tersangka -->

Advertisement



SELAMAT DATANG DI WWW.KEIZALINNEWS.COM INSPIRASI RAKYAT INDONESIA

Jadi Bupati Definitif Muara Enim, Juarsah Ditetapkan KPK Sebagai Tersangka

Redaksi
Monday, February 15, 2021


KeizalinNews.com | Sumsel - Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Muara Enim H. Juarsah sebagai tersangka suap proyek jalan di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim malam ini Gedung KPK, Jakarta Selatan (15/02/2020). dilakukannya Penyidikan sejak tanggal 20 Januari 2021, KPK selanjutnya menetapkan 1 orang tersangka yakni JRH (Juarsah) Bupati Kabupaten Muara Enim (yang merupakan Wakil Bupati Muara Enim 2018-2020),” ujar Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.


Perkara in berawal dari operasi tangkap tangan yang digelar KPK pada 3 September yang telah menetapkan 5 orang tersangka, yakni Bupati Muara Enim periode 2018-2019 Ahmad Yani, Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan PPK di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Elfin MZ Muhtar, Robi Okta Fahlefi selaku swasta, Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim Aries HB, dan Plt Kepala Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Ramlan Suryad


“Perkara 5 orang tersangka tersebut telah disidangkan dan telah diputus kan pada tingkat PN Tipikor Palembang dengan putusan bersalah dan telah berkekuatan hukum tetap,”ujar Deputi eksikusi KPK.


Juarsah, baru saja dilantik menjadi Bupati Definitif dan sebelumnya menjabat sebagai Wakil Bupati Muara Enim mendampingi H. Ahmad Yani sebagai Bupati. kemudian menjadi Pelaksana Tugas (PLT) Bupati hingga akhir 2020 kemarin, menggantikan H. Ahmad Yani yang telah ditetapkan terlebih dahulu sebagai tersangka.


Beliau berdua adalah  pasangan satu paket pada Pemilihan Bupati Muara Enim 2018 nomor urut 4, dengan partai pendukung yakni Demokrat, PKB dan Hanura dengan total pemilih 67.522 suara atau sekitar 33,82 persen mengungguli 3 paslon lainnya.


Selama 20 hari kedepan hingga 6 Maret 2021, Bupati muara Enim Juarsah akan ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK, Kavling C1 demi kepentingan penyidikan. “Sebagai upaya untuk melakukan mitigasi penyebaran Covid-19 di lingkungan Rutan KPK, maka tersangka akan dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari di Rutan KPK Kavling C1,”


Adapun pasal-pasal yang disangkakan terhadap Juarsah yakni:


• Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP atau


• Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan atau


• Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. (Korwil)