Bagaimana dengan instruksi Mentri Dalam Negeri RI -->

Advertisement

SELAMAT DATANG DI WWW.KEIZALINNEWS.COM INSPIRASI RAKYAT INDONESIA

Bagaimana dengan instruksi Mentri Dalam Negeri RI

Wednesday, February 17, 2021




KeizalinNews.com sumsel– Penetapan Pelaksana Harian (Plh) Bupati Ogan Ilir, di duga instruksi Mendagri di kangkangi oleh Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru dengan menetapkan Aufa Syafrizal sebagai PLH Bupati Ogan Ilir.


Gubernur Sumsel di duga telah  melanggar Instruksi Menteri Dalam Negeri No: 120/738/ Otonomi Daerah, perihal tentang penugasan Pelaksana Harian (Plh) Kepala Daerah yang ditanda tangani Dirjen Otonomi Daerah yang pada point ke-3 menerangkan bahwa saudara Gubernur untuk menunjuk saudara Sekda sebagai Plh (Pelaksana Harian) sebagai Bupati/Walikota guna mengisi kekosongan jabatan Bupati/Walikota sampai dilantiknya penjabat Bupati/Walikota Terpilih.


Hal itu terungkap ketika Yulian Gunhar SH.MH , yang juga seorang anggota DPR RI Dapil Sumatera Selatan dari Partai PDI Perjuangan , ketika memberikan keterangan pers dengan awak media pada Rabu (17/02/21).


Ketetapan Gubernur Sumsel terkiat hal instruksi Mendagri tersebut, menunai tanggapan keras dari anggota DPR RI, Yulian Gunhar yang mengatakan ini sudah tidak lagi persoalan aturan atau instruksi, ini sudah menunjukan pembangkangan Kepala Daerah dalam hal tata kelola pemerintah yang Good Goverment, Herman Deru itu Sarjana Hukum tentu beliau sangat memahami aturan dan tata kelola pemerintaham yang baik, tetapi pada saat ini , beliau mengabaikan itu semua karena sarat dengan kepentingan.


“Memang Intruksi Mendagri itu tidak memiliki sangsi Hukum akan tetapi sangat tidak bijak apabila seorang Gubernur kepala daerah mengangkangi Intruksi Menteri Dalam Negeri yang sekarang diamanahkan presiden Jokowi kepada Jendral Polisi Tito Karnavian”ungkap Gunhar diawal keterangan dengan awak media.


Lanjut Gunhar , langkah Gubernur Herman Deru merupakan tindakan politik yang kurang ethis dan kekanak kanakan.


“Tidak ethis dan kekanak-kanakan, mungkin sebagian kita masyarakat sumsel memaklumi karena jabatan Plh hanya hitungan hari, tetapi sebagai aparatur sipil negara, ini sangat tidak Ethis, tidak taat azas, tidak patuh, tidak tunduk, seharusnya sebagai Gubernur memberikan contoh yang patut di tauladani oleh masyarakat dengan berdiri netral atas semua kepentingan masyarakat sumsel, ini akan menjadi catatan sejarah dalam pemerintah Sumsel berarti Gubernur HD tidak mengedepankan azas kepatuhan kepada aturan perundang-undangan “tegas Yulian Gunhar SH, MH anggota DPR RI dapil sumatera selatan Fraksi PDI Perjuangan.


Gunhar juga mengatakan kalau saya yang jadi Gubernur sumsel , saya sangat patuh kepada Instruksi Mendagri karena itu acuan bagi saya sebagai kepala daerah, dan kalau Saya jadi Menteri Dalam Negeri , Saya akan memberikan sangsi kepada Gubernur sumsel atas pelanggaran Intruksi yang saya berikan, karena ini menyangkut “Marwah – Martabat dan Wibawa” pemerintahan karena pemerintahan yang baik itu adalah Pemerintahan yang taat azas, Menteri Dalam Negeri itu atas nama Presiden Republik Indonesia.


“Beliau pembantu Presiden dalam urusan yang menyangkut pemerintahan, sama saja Gubernur HD tidak patuh pada Presiden, tapi saya percaya ini bukan keinginan beliau pribadi, namun sangat disayangkan keputusan Gubernur sumsel dipengaruhi oleh kepentingan kelompok atau apalah nama nya “pungkas Gunhar dengan senyum nya , Diakhir keterangan pers nya kepada awak media.(Sbw/korwil Sumsel).