PT. Jaya Media Internusa Ilegal, STOP Membuat Acara Peusijuek Pabrik -->

Advertisement



SELAMAT DATANG DI WWW.KEIZALINNEWS.COM INSPIRASI RAKYAT INDONESIA

PT. Jaya Media Internusa Ilegal, STOP Membuat Acara Peusijuek Pabrik

Redaksi
Saturday, January 30, 2021


Keizalinnews.com | Aceh Tengah - Berdasarkan surat PT. Jaya Media Internusa Nomor : 015/JMI- DIR/I/2021 yang ditujukan kepada Ketua SATGAS  Penanganan COVID-19 Kabupaten Aceh Tengah  Perihal Ijin mengadakan Acara Peusijuek Pabrik PT.JMI.


Almisy Al Isaqi Sekretaris Forum Advokasi Alam Linge mempersoalkan Status PMA PT. JMI sampai hari ini pendirian pabrik Pengelola Getah ini masih status illegal, karna dalam Proses ijin Perubahan Status Dari Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri menjadi Perusahaan Penanaman Modal Asing. Jumat (29/01/2021).


Perlu di ingat apabila dalam pengalihan kepemilikan saham asing, jika perusahaan  tidak atau belum memiliki Izin Prinsip atau Izin Usaha, Pasal 23 ayat 1 Peraturan Kepala BKPM No.12 tahun 2009 (“Perka BKPM 12/2009”) mewajibkan dilakukannya Pendaftaran penanaman modal perusahaan sebagai akibat dari perubahan yang terjadi ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Direktur PT. JMI saudari Ika Suprapto perlu menjawab  atas dasar apa PT. JMI yang berlokasi di Kampung Kute Baru Kecamatan Linge ini membuet acara mengumpulkan 250 orang dalam acara peusijuek Pabrik di masa pandemi ini ?


Menurut Almisry Al Isaqi sebelum Perusahaan industri ini membuat aktivitas apapun perlu perjelas legalitas hukum PT.JMI karna legalitas merupakan hal yang prinsip yang harus dipatuhi perusahaan yang berinvestasi, Dia mengatakan, jika memang persoalan ijin ini merupakan kewenangan pemerintah pusat, baik Pemprov maupun Pemkab harus bersikap tegas.


Kalau memang PT.JMI melanggar atau belum berijin jangan berikan ijin melakukan kegiatan apapun kepada perusahaan yang belum mendapatkan ijin semestinya pemerintah  harus memberikan sanksi.


Tutup dulu Pabrik yang berbau illegal, sebelum ijin-ijin dan legalitas lainnya lengkap. Nah disinilah peran kepolisian, pemerintah daerah bisa meminta polisi untuk menutup, Polisi bisa menutup atas permintaan pemerintah daerah,“ kata AlMisry al Isaqi.


Sekretaris Farum Advokasi Alam Linge ini melalui media ini menyampaikan kepada Direktur PT. Jaya Media Internusa Ika Suprapto jangan seperti orang "Bodoh," saya ingatkan kepada saudari Ika Suprapto dunia industri dapat didefinisikan seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri," tegasnya.


Perusahaan Industri sebelum berdiri dan beroperasi melakukan kegiatannya seharusnya terlebih dahulu mengantongi izin. Baik Izin Pembangunan dan izin Kegiatan Opersional. Adapun Izin seperti Akta Pendirian, IMB, SITU, SIUP, izin gangguan HO (Hinder Ordonantie), izin lingkungan dari Badan pengelolaan Lingkungan Hidup, izin operasional  atau Izin Usaha Industri (IUI), alat angkut dan alat berat, Izin mendirikan prasarana (IMP), Izin pemanfaatan air tanah dari Dinas pertambangan jika perusahaan tersebut menggunakan air bawah permukaan ini perlu diperjelas.


"Coba Saudara Ika Suprapto baca kembali regulasi Setiap Kegiatan usaha industri sampai tuntas jangan setengah-setengah agar saudara paham aturan main investor di Negeri ini, kegiatan usaha industri sebelum melaksanakan kegiatan apapun wajib memiliki izin usaha industri sesuai dengan amanat  Undang Undang Nomor 3 Tahun 2014, tentang Perindustrian Pasal 101 angka satu (1) dan dipertegas dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Industri Pasal 2 ayat satu (1). Terkait Perusahaan Industri yang tidak memiliki Izin usaha Industri dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda administratif dan penutupan Pasal 30 PP No 107 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Industri.


Dalam Izin Usaha Industri, jelasnya," tertera identitas perusahaan, NPWP, Jumlah Tenaga Kerja, Nilai Investasi, Luas Lahan Lokasi Industri, kelompok Industri sesuai dengan KBLI dan Kapasitas Produksi terpasang untuk industri yang menghasilkan barang atau kapasitas jasa untuk industri jasa Sesuai dengan PP Nomor 107 Pasal 3 ayat 2 Tentang Izin Usaha Industri," terang Almisry Al Asaqi.


Jika ada perusahaan industri yang tidak memiliki IUI (Izin Usaha Industri) maka pengawasan nominal besaran pajak yang timbul akibat kegiatan tersebut tidak bisa terkontrol.


Selain itu, sebelum PT. JMI membuat acara kegiatan apapun perlu perjelas kembali terkait ketanagakerjaan harus dipastikan perekrutan Tenaga kerja berjalan dengan semestinya sesuai dengan UU Nomor 13 tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan,” tandasnya.


Intinya kita tidak ingin perusahaan tersebut membuat acara apapun apalagi beroperasi, jika belum memiliki izin, ini bisa dikatakan illegal.Tidak ada pengecualian, semua perusahaan harus melalui prosedur yang berlaku. Bila memang perizinan itu ada di kabupaten, ya harus diurus di kabupaten.


Begitu pula jika kewenangan ada di provinsi atau pusat.


Apalagi, kata dia, barang olahan Getah hasil sumber daya alam (SDA) di Kecamatan Linge yang  akan dikirim keluar daerah. Menurutnya, perusahaan harus mentaati aturan dengan mengurus semua perizinan sebelum membuat acara apapun apalagi beroperasi," Kita tidak menghalang-halangi investasi. Kita dukung investasi. Tapi tetap harus mentaati aturan yang ada,bukan seenaknya," imbuhnya


Kepada Ketua Satgas COVID-19 Kabupaten Aceh Tengah dalam hal ini Bupati Aceh Tengah jangan pernah mengeluarkan ijin acara Peusijuek sebelum PT. JMI menyelesaikan legalitas hukumnya hadir di Kab.Aceh Tengah dan juga saya sampikan kepada Bupati Aceh Tengah sampai hari ini PT.JMI Mengangkangi UU No 13 tentang ketenagakerjaan dan PP No 78 tentang pengupahan dilanggar oleh perusahaan dan pemilik perusahaan Modal Asing telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak dan brutal kepada beberapa orang pekerjanya.


Jika acara peusijuek pabrik tetap di adakan pada hari Senin tanggal 1 Pebruari 2021 kami Bersama massa Solidaritas Linge Perduli akan melakukan aksi massa di depan kantor PT.JMI dengan hari yang sama untuk menuntut :


1. Dipekerjakan kembali Pekerja yang telah di berhentikan secara sepihak 

2. Bayarkan Upah Pekerja sesuai Upah Minimum Provinsi ( UMP) Aceh tahun 2021

3. Daftarkan Buruh/Pekerja PT.Jaya Media Internusa Dalam Kepesertaan BPJS.

4. Hentikan Segala Bentuk Pembungkaman Ruang Demokrasi

5. Perekrutan tenaga kerja lokal harus melalui Disnakertrans Kab. Aceh Tengah

6. Humas PT.JMI Wajib Masyarakat Linge yang berdomisili BerKTP Kec. Linge.


Kami akan menyerukan solidaritas dan menuntut PT. Jaya Media Internusa untuk bertanggung-jawab dengan semua ini," ungkapnya. (Indra G)