HAKIM MINTA LEPAS TOGA, SIDANG PERDANA PENGACARA GUNTUAL RICUH -->

Advertisement



SELAMAT DATANG DI WWW.KEIZALINNEWS.COM INSPIRASI RAKYAT INDONESIA

HAKIM MINTA LEPAS TOGA, SIDANG PERDANA PENGACARA GUNTUAL RICUH

Redaksi
Friday, January 29, 2021


Keizalinnews.com | Sidoarjo - Sidang perdana yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim, Isnurul Syamsul dengan terdakwa Guntual Laremba dan Tuty Rahayu Laremba pada tahap agenda pembacaan dakwaan di Pengadilan Negeri Sidoarjo yang semula berjalan lancer menjadi ricuh, karena hakim meminta kepada guntual untuk melepas baju toganya, tapi ditolak oleh terdakwa.


"Tolong saudara terdakwa agar melepas seragam advokat (toga)," pinta Isnurul saat sidang pada Kamis (28/01/2021).


"Yang Mulia mohon ijin, saya keberatan dengan melepas toga saya karena saya masih aktif di advokad. Karena berada di persidangan ini karena terkriminalisasi oleh oknum yang sengaja mencemarkan nama baik saya, harga diri keluarga saya tercoreng dimata hukum," ucap  Guntual, dengan nada kesal.



Namun permintaan Terdakwa untuk tetap memakai toga ditolak oleh Ketua Hakim. Sidang semakin memanas ketika Ketua Majelis Hakim melontarkan kata-kata kepada terdakwa.


"Bagaimana saudara Terdakwa bisa tenang, lah hidup Terdakwa aja berantakan," ucap Ketua Majelis Hakim kepada Terdakwa.


Spontan, ruang persidangan semakin ricuh dan semakin gaduh tatkala anak kedua Terdakwa, sebut saja SN, melakukan protes keras kepada Hakim Ketua.


"Yang Mulia bapak hakim, saya tidak terima dengan perkataan bapak hakim dengan mengatakan keluarga saya hidupnya berantakan," ujar anak kedua Terdakwa dengan nada histeris.


Kemudian kedua terdakwa meminta agar persidangan digelar bukan di Pengadilan Negeri Sidoarjo.


Menanggapi itu, Ketua Majelis Hakim memutuskan sesuai permintaan Terdakwa dan penasehat hukum Terdakwa, bahwa persidangan selanjutnya akan digelar di Pengadilan Negeri lain, bukan di Pengadilan Negeri Sidoarjo. Sidang ditutup oleh Ketua Majelis Hakim sekitar pukul 14.15 WIB.


Usai persidangan, dalam keteranganya, Guntual Laremba dan Tuty Rahayu beserta Penasehat Hukum kedua Terdakwa sangat menyesali sikap Ketua Majelis Hakim.


Menurutnya, sidang tersebut kurang profesional bahkan terlalu diktaktor dalam mengambil sikap. Apalagi seorang hakim yang seharusnya netral namun diluar itu sangat arogan dengan melontarkan kata- kata menghina privasi terdakwa dengan mengatakan 'Hidup Terdakwa berantakan' di tengah tontonan pengunjung sidang.


"Kalau agenda sidang hari ini, saya rasa kurang fair. Karena Pelapor ialah Ketua PN Sidoarjo dan sidangnya di PN Sidoarjo, maka untuk sidang selanjutnya agar digelar diluar PN sidoarjo," ungkap Guntual.


"Indonesia adalah negara hukum. Kalau tidak salah harus berani melawan. Semua warga negara sama kedudukannya di muka hukum sebagaimana amanat UUD 45 psl 27," ujarnya.


"Hakim harus menghormati segala perundang - undangan, dan harus memahami betul UU No. 48 Tahun 2009, sebagai aktivis pegiat hukum pejuang kebenaran sangat menguasai UU tersebut.


Selama ini banyak masyarakat yang pasrah karena tidak mengerti hukum, bagi mengerti pasti melawan dan menolak segala bentuk kecurangan penegak hukum. Perkara kami ini pelapornya adalah Ketua PN Sidoarjo, melalui Sekretaris dengan Surat Tugas. Perkara tersebut siap kami hadapi, oleh karena tidak sesuai hukum dan menyalahi asas legalitas," katanya.


Rommel Sihole Kuasa hukum terdakwa, mengatakan, sesungguhnya pihaknya kurang sepakat dengan majelis hakim soal baju toga tersebut. Kalau tidak ada aturan yang melarang seharusnya dimaknai boleh.


"Sehingga klien kami bersikeras memakai atribut advokat. Sebenarnya sah-sah saja tidak bakal menghalangi jalannya proses persidangan. Saya pikir itu bukan substansi persoalan," kata Rommel usai Sidang di PN Sidoarjo, Kamis (28/1/2021).


Rommel menjelaskan, yang paling penting yang berkaitan dengan substansi, bahwa pada saat penyidikan pihaknya mendampingi terdakwa kasus UU ITE di Polresta Sidoarjo. Pihaknya sempat mempertanyakan legal standing dari pelapor yaitu selalu Sekretaris PN Sidoarjo yang saat itu boleh penyidik diberitahukan, bahwa pelapor mendapatkan surat tugas dari Ketua PN Sidoarjo yang pada hari itu tidak berada di tempat.


Sehingga legal standing-nya menjadi benar karena ada surat tugas, oleh karena itu pihaknya menghargai proses penyidikan sampai terakhir. Sehingga berdasarkan Pasal 17 ayat (5) berikut dengan penjelasannya UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Maka PN Sidoarjo ini bukan persidangan hakim, tapi persidangan pelayanan Sidoarjo. Jadi memiliki kepentingan hukum baik langsung maupun tidak langsung.


DI sisi lain Rommel menyatakan bahwa sangat tersinggung dengan kalimat hakim yang menyatakan bahwa hidupnya terdakwa ini kacau,karena itu dianggap tidak pantas, dan hal ini akan diproses hukum. (JOVAS)