RDP Terkait Tambang Marmer, Lisaholith, DPRD SBB Akan Ditindaklanjuti -->

Advertisement

SELAMAT DATANG DI WWW.KEIZALINNEWS.COM INSPIRASI RAKYAT INDONESIA

RDP Terkait Tambang Marmer, Lisaholith, DPRD SBB Akan Ditindaklanjuti

Redaksi
Thursday, November 26, 2020


KeizalinNews.com | Maluku - Gabungan komisi I dan II DPRD SBB gelar dengar pendapat bersama Pemerintah, BPD, tokoh agama, perempuan, adat tokoh masyarakat terkait eksplorasi tambang marmer di desa Kasieh oleh PT GMI, ada pula pro dan kontrak di tengah - tengah masyarakat Kasieh ada yang mendukung dan tidak mendukung masuknya perusahaan untuk mengelolah tambang marmer di desa Kasieh tersebut.


Rapat langsung dipimpin oleh ketua DPRD Abdul Rasid Lisaholith didampingi Wakil Ketua II DPRD SBB Arifin Podhlan serta ketua dan anggota komisi I dan II DPRD SBB yang bertempat di ruang paripurna DPRD SBB.25/11/2020.



Saat rapat berlangsung baik pemerintah, BPD,tokoh agama, masyarakat serta tokoh perempuan menyampaikan mendukung masuknya perusahan PT GMI untuk mengeksplorasi tambang marmer di desa Kasieh Kecamatan Taniwel Kabupaten Seram Bagian Barat, serta menyampaikan hasil studi banding saat berkunjung dan melihat secara langsung pengelolaan tambang marmer oleh perusahan yang ada di Maros Sulawesi Selatan 


Dan dihadapan DPRD SBB, 7 tokoh masyarakat yang lalukan studi banding menyampaikan tidak ada dampak negatif atas pengelolaan tambang marmer, jika itu untuk kesejahteraan kepada tidak diterima,jika tidak diterima yang rugi adalah masyarakat Kasieh sendiri, dan akan kita sampaikan kepada masyarakat secara umum dengan cara melakukan sosialisasi setelah sudah ada hasil kajian amdal dari perusahaan dan dinas lingkungan hidup yang diterima oleh pemerintah desa Kasieh.


Selanjutnya DPRD SBB akan mengawal semua tahapan - tahapan yang dilakukan oleh pihak perusahaan dan pihak terkait terhadap hasil amdal, jika hasilnya ambdal negatif dan merugikan masyarakat maka DPRD SBB sepenuhnya akan menolak dan tidak mendukung adanya pengelolaan tambang marmer di desa Kasieh oleh PT GMI.


Dan DPRD SBB akan mengagendakan untuk bertemu langsung dengan masyarakat Kasieh, untuk menyaksikan dan mendengarkan aspirasi masyarakat Kasieh terhadap kehadiran perusahan PT GMI untuk mengelolah tambang marmer, apakah masyarakat secara Kasieh secara umum mendukung atau tidak, karena yang menentukan masuk dan tidaknya perusahaan tambang marmer adalah masyarakat Kasieh sendiri.


Ketua DPRD SBB Abdul Rasyid Lisaholith saat diwawancarai awak media mengatakan dengan aspirasi yang disampaikan, kami akan tindak lanjuti, dan tidak akan berpihak kepada warga yang menolak dan mendukung dan semua kita kembalikan kepada masyarakat Kasieh secara umum untuk mengambil keputusan.


Semua penyampaian sudah kita tampung, dan tugas mereka untuk sampaikan kepada masyarakat dan keputusan ada di masyarakat Kasieh secara umum,agar tidak liar dan timbul penafsiran di tengah - tengah masyarakat." ungkap Lisaholith.


Saya tegaskan DPRD SBB tidak ambil keputusan menerima atau mendukung, namun DPRD kembalikan kepada masyarakat Kasieh setelah ada hasil kajian yang dilalukan pihak perusahan dan lingkungan hidup terkait amdal, 


DPRD SBB juga akan mintakan kepada pihak perusahaan untuk melakukan sosialisasi amdal, apa berdampak positif atau negatif terhadap lingkungan dan masyarakat dan semua keputusan ada pada pemerintah dan masyarakat kasieh secara umum, terima dan tidak ada pada masyarakat setempat dan kewenangan DPRD SBB" ujar Lisaholith.


Kewenangan DPRD SBB hanya melakukan mediasi untuk bagaimana masyarakat secara utuh menginginkan atau tidak hadirnya tambang marmer di desa Kasieh,mereka yang hadir mendukung tambang marmer bukan berarti dukungan itu dianggap resmi namun secara resmi berada pada musyawarah dan didukung oleh semua masyarakat Kasieh secara umum


" Jika nantinya izin  dikeluarkan hasil kajian dampak negatif lebih besar kepada masyarakat Kasieh dan masyarakat Kasieh menolak keselamatan kalau masyarakat Kasieh secara umum menolak kami juga DPRD SBB mendukung penolakan itu, namun atas keputusan masyarakat secara umum dan lewat musyawarah bersama bukan perorangan. (Ge Kakisina)