Wartawan Kab. Banyuasin Seringkali di Perlakukan Tidak Menyenangkan, Sudah Disampaikan APH Adem Ayem Saja -->

Advertisement


 

Wartawan Kab. Banyuasin Seringkali di Perlakukan Tidak Menyenangkan, Sudah Disampaikan APH Adem Ayem Saja

SANGRAJAWALI
Saturday, October 17, 2020

KeizalinNews.com | Banyuasin - Di Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan (Sumsel) jelas terlihat Pemerintah daerah dan pusat tidak mendukung terwujudnya Pasal 28 Undang Undang Dasar 1945 yakni kemerdekaan menyatakan atau mengeluarkan pikiran dan pendapat dipertegas lagi di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.


Sepertinya di Kabupaten Banyuasin sudah menjadi hal yang biasa wartawan diperlakukan bulan-bulanan kriminalisasi, dekriminalisasi, intervensi dan kebiri di angkat di dalam berita hingga dilaporkan pada pihak yang berwajib namun sia-sia saja..??Perlakukan Tidak Menyenangkan Sudah diSampaikan pada Aparat Penegak Hukum (APH) adem ayem tanpa dosa.


Seperti masalah beberapa waktu lalu dengan surat lapor tertanggal BANYUASIN 15 AGUSTUS 2020, Nomor Surat : 0011/KN/PMG/llX/2020, Ujaran Kebencian Menggunakan Medsos, dan Mengkriminalisasi, Diskriminasi, Sabotase dan Tanpa Hak Menghalang Halangi Kerja Wartawan. Untuk Diproses Secara Hukum.


Kepada Yth : Kapolri, Kapolda Sumsel, Cq/Subdit Cyber Crime Polda Sumsel, Laporan tersebut sampai sekarang belum ada tanggapan dari pihak kepolisian Polda Sumsel.


"Kali ini terjadi lagi pada puluhan wartawan yang di perlakukan tidak menyenangkan oleh oknum karyawan PT Waskita, hal ini Sangat disayangkan sikap yang diambil oleh karyawan PT. Waskita pada acara peresmian jalan tol kapal betung di desa musi landas kecamatan sembawa Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan, sehingga rekan-rekan media tidak diperbolehkan untuk masuk ke bawah tenda untuk melakukan kegiatan jurnalistik pada acara tersebut”


Lebih kurang 20 Jurnalis media Online yang ada di Banyuasin di usir ketika meliputi acara Groundbreaking Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Bupati Ruas Palembarg-Betung, (Sumatera Bupati Ruas Palembang-Betung) Kamis (15/10/2020).


Hal itu diucapkan oleh karyawan waskita yang berjaga di depan pintu masuk, menanyakan surat undangan dari pihaknya, di jawablah oleh rekan dari beberapa media, kami tidak ada undangan lalu karyawan waskita masuk meninggalkan rekan-rekan media.


Namun disayangkan di selah-selah acara yang sangat sakral mereka dari pihak waskita berbicara seperti itu tentu secara tidak langsung sama saja dengan mengusir awak media cetak dan online yang ada di Kabupaten Banyuasin.


Senada yang disampaikan oleh Ari Anggara dan Hardaya selaku penggiat jalanan atau dengan kata lain aktivis. Saat di lokasi acara peresmian jalan tol kapal betung. Menyayangkan hal itu terjadi pada pada rekanan media yang datang dari jauh untuk melaksanakan tugas jurnalisnya.


“Kita menyayangkan pernyataan tersebut yang seolah-seolah menyudutkan (pengkerdilan) rekanan media yang akan melaksanakan peliput kegiatan di lokasi itu, tegas kedua Aktivis ini.


Sementara Itu Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Banyuasin, Diding Karnadi, meyangkan pengusir kepada terhadap wartawan media Online yang bertugas di Kabupaten Banyuasin yang sedang mau meliputi Acara Groundbreaking pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Bupati Ruas Palembarg-Betung. jelasnya.


“Kita sangat menyesalkan kejadian itu masih adanya tindakan yang menghalang-halangi dan bahkan mengusir wartawan saat mau peliputan, ini jelas melanggar UU Pers dan ini akan kami tindak lanjuti agar tidak terus terjadi hal seperti ini,” tegas Diding Karnadi Ketika di hubungi Melalui Ponsel.


Menurut Diding, tindakan menghalangi kegiatan jurnalistik jelas diatur di dalam UU Pers No 40 Tahun 1999 pada Pasal 18 Ayat (1) yang menyebutkan, bahwa setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).


“Sangat jelas bahwa wartawan dalam melaksanakan tugasnya dilindungi UU Pers No 40 Tahun 1999,” sebut Diding.


Menurut informasi, sejauh pelaksanaan ruas jalan tol yang melintasi desa dan kecamatan di wilayah Bumi Sedulang Setudung, belum ada keterlibatan dari pihak pemerintah setempat, apalagi warga pemilik lahan.


Padahal, pelaksanaan pekerjaan jalan tol sudah dimulai.


Hal inilah yang menjadi kekhawatiran masyarakat kecil, ketika waktu pelaksanaan semakin singkat dari waktu yang ditentukan harus selesai selama kurun waktu 18 bulan.


Pemilik tanah berharap dengan dilintasi jalan tol agar bisa mensejahterakan masyarakat dan bukan sebaliknya, desakan dan intimidasi terhadap pemilik lahan, agar segera memberikan ruang gerak pekerjaan jalan untuk segera diizinkan dengan ketentuan akhir, berujung proses Pengadilan Negeri (PN), tak bisa dihindari apabila harga ganti rugi tidak sesuai dengan keinginan masyarakat.


Lantaran, ganti rugi lahan sawah maupun tanam tumbuh yang dilintasi jalan tol, sampai sekarang sosialisasi dari pihak pemerintah maupun dari Waskita terkait tanah masyarakat tidak ada dan tak transparan. 


"Sampai sekarang pemerintah daerah khususnya pihak kecamatan belum ada konfirmasi dari pihak Waskita," kata Camat Suak Tapeh Sandiman Ralibi AS panjang lebar, bahwa dari 59 warga yang tanahnya dilintasi jalan tol hingga kini belum jelas.


Disebutkan Camat tiga desa itu yakni, Desa Lubuk Lancang 13 orang, Desa Biuku 14 orang, dan Desa Durian Daun 32 orang.


"Kami harapkan ada pertemuan dari pihak pemerintah, Waskita, dan pemilik lahan. Sebab selama ini pemerintah daerah belum dilibatkan, padahal mereka akan melintasi di lokasi desa," tegas Camat karena warganya meminta penjelasan yang transparan.


Kabid PU Perkimtan Banyuasin, Pujiyanto menegaskan, sejauh ini Pemerintah Daerah (Pemda) Banyuasin, tidak dilibatkan terkait pertanahan. Bagaimana ingin memberi informasi langsung, karena tidak tahu. 


Yang jelas ungkap Pujiyanto, di atas sepanjang rencana jalan tol itu, ada tanah aset milik Pemkab Banyuasin. Untuk besaran luasnya belum tahu, karena pihak BPN Banyuasin tidak dilibatkan dalam pengukuran.


"Mereka, pelaksana pekerjaan jalan tol, Waskita datang sendiri ke warga. Jadi pemerintah tidak tahu sama sekali. Bukan belum tahu. Mereka menyelesaikan langsung, door to door.


Silahkan konfirmasi langsung ke Waskita, karena mereka yang perlu seharusnya mereka hargai Pemda," ungkap Pujiyanto. Kalau sudah bermasalah baru dilibatkan biasanya.


Sementara itu, Gubernur Sumsel H. Herman Deru mengakui, bahwa pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Palembang-Betung mengalami kendala terkait pembebasan lahan di Kabupaten Banyuasin. 


"Ada 20 persen masalah pembebasan lahan di Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin," tandas Gubernur sukses Jalan Tol tak lepas dari kerja sama pemerintah daerah dan masyarakat.


"Dari Data yang dihimpun Pembangunan Jalan Tol Kayuagung - Palembang - Betung melintasi,

1. Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan,

2. Kota Palembang, Sumatera Selatan,

3. Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan,

4. Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan dikerjakan oleh PT. Waskita Sriwijaya Tol. Pelaksana: PT. Waskita Karya (Persero) Tbk Perencana Desain: PT. Multhi Phi Beta Konsultan Pengawas: PT. Perentjana Djaja. (Rn)