Izin Tak Dicabut, Bupati SBB Lacuri Statusnya sebagai Anak Adat -->

Advertisement


 

Izin Tak Dicabut, Bupati SBB Lacuri Statusnya sebagai Anak Adat

SANGRAJAWALI
Saturday, October 17, 2020


KeizalinNews.com | SBB - Persoalan Tambang Marmer yang berada di Kecamatan Taniwel yang tersebar di tiga negeri, Taniwel, Kasieh dan Nukuhai hingga saat ini masih dalam misteri. Mengapa?. Masuknya tambang marmer tersebut tidak sesuai dengan prosedur atau mekanisme yang ada.


Dimana Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat  awalnya tidak parnah memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait masuknya perusahan tersebut.


Begitu pula pemerintah desa dalam prosesnya telah mengambil keputusan sepihak tanpa sepengetahuan masyarakat dengan masuknya PT.Gunung Makmur Indah.


Ketidakterbukaan inilah sehingga menimbulkan kontraversi dikalangan masyarakat mengingat hutan dan tanah adat mereka telah diperlakukan secara tidak adil serta tidak sesuai dengan mekanisme yang ada. ini adalah salah satu bentuk cara licik yang dimainkan oleh Pemerintah kabupaten SBB maupun pemerintah negeri setempat.


Selanjutnya proses survei juga pun tidak dilakukan , secara diam - diam mereka mengizinkan PT.GMI masuk bagaikan pencuri diwaktu malam itulah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat kepada daerah Kecamatan Taniwel terkhususnya tiga negeri, Taniwel, Kasieh dan Nukuhai tersebut.


Olehnya itu  perlu dicermati bahwasanya Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat telah menjual serta melacuri hutan dan tanah adat daerah kecamatan Taniwel terkhusnya tiga negeri yang merupakan titik tambang marmer kalau sampai perusahan nantinya akan melakukan pengoperasian. Dan kalau itu sampai terjadi tidak dipungkiri akan terjadi hal-hal yang sangat dan sangat melukai masyarakat setempat serta bisa menimbulkan konflik yang berkepanjangan.


Maka Perlu ditegaskan kepada pemkab SBB bahwa hutan dan tanah kecamatan Taniwel merupakan hutan dan tanah adat. Kami masayarakat kecamatan Taniwel masih menghargai dan menghormati adat Istiadat sampai kapan pun itu. Olehnya itu jangan pernah merusak serta menghancurkan hutan dan tanah adat kami kalau bapak Bupati itu benar-benar anak adat.


Terkait itu pula, Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), sebagai hasil amandemen pertama UUD 1945, menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.’’ 


Ketentuan Pasal 18B UUD 1945 diperkuat dengan ketentuan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945  bahwa “Identitas budaya dan masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban” serta Dalam putusan No. 35/PUU-X/2012, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa Hutan Adat adalah HUTAN yang BERADA di WILAYAH ADAT, dan BUKAN LAGI HUTAN NEGARA.


Maka Perlu diketahui bahwa gunung-gunung yang menjadi titik tambang marmer merupakan peningalan historis bagi masyarakat adat kecamatan Taniwel terkhususnya tiga negeri titik  marmer tersebut. Banyak terdapat pranata-pranata adat yang harus dilindungi dan dipelihara. Serta  gunung-gunung tersebut mengisahkan cerita sejarah yang begitu berarti bagi anak-anak cucu kedepan nanti.


Belum lagi ditambah adanya berbagai dampak yang nantinya akan terjadi ketika dilakukan eksploitasi pertambangan marmer tersebut, kerusakan hutan yang mengancam kehidupan manusia dan mahluk yang hidup di wilayah tersebut. Aktivitas penambangan marmer mengancam keberadaan kawasan hutan konservasi suaka marga satwa. Proses kegiatan pertambangan dilakukan dengan memotong gunung kapur yang mengandung marmer, namun pengambilan marmer itu melalui proses penebangan pohon-pohon yang ada di dalamnya. Hal tersebut mengancam keberadaan hutan lindung yang ada di daerah tersebut. 


Jika terjadi pengundulan hutan yang berlebihan pastinya akan terjadi tanah longsor, banjir, kekeringan, dan organisme yang hidup pada daerah tersebut berpindah tempat atau bahkan mati. Selain itu timbulnya gangguan berupa polusi udara, pencemaran air oleh bahan-bahan yang beracun, terganggunya keamanan dan kesehatan penduduk, kebisingan.


Selain itu, dampak debu pastinya  mengakibatkan penyakit kesehatan salah satunya infeksi saluran  parnapasan akut (ISPA) karena pengoperasian tambang tersebut berdekatan dengan aktifitas warga masyarakat. Ini jelas-jelas sangat merugikan Masyarakat.


Dengan demikian ketika dilihat dari respon masyarakat yang hari ini menolak Ppengoperasian tambang marmer tersebut baik melalui aksi demonstran yang dilakukan maupun berbagai macam bentuk penolakan yang dilakukan pada tiga negeri titik marmer bahkan negeri-negeri yang berada di kecamatan Taniwel lainnya sampai pada penolakan tim AMDAL dan hadirnya DPRD Provinsi dalam melakukan On The Spot untuk menjaring aspirasi masyarakat saya kira ini merupakan suatu landasan/dasar yang kuat untuk membatalkan seluruh proses perizinan pertambangan yang ada pada tiga negeri tersebut.


Kepada Pemerintah Kab.SBB yang saat ini dinakhodai oleh Moh.Yasin Payapo perlu ditegaskan sekali lagi untuk diharapkan  berpikir serta bertindak yang bijak dalam menyikapi persoalan ini. Karena apabila pemerintah kabupaten SBB salah dalam mengambil keputusan akan membawa dampak yang sangat buruk bagi daerah kecamatan Taniwel terkhususnya tiga negeri titik tambang tersebut. 


Oleh sebab itu Bupati sesegera mungkin mencabut segala bentuk perizinan pertambangan PT.GMI. Kami tidak mau hutan dan tanah Adat kami dirusaki bahkan di hancurkan dengan kebijakanmu  Bupati Moh.Yasin Payapo, jikalau bapak anak adat cabutlah seluruh bentuk perizin tersebut.


Kepada DPRD untuk mendesak pemerintah daerah kabupaten SBB yang hari ini dinakhodai oleh Moh.Yasin Payapo (Bupati) untuk mencabut segala bentuk perizinan pertambangan PT.GMI, serta mengawal seluruh aspirsi masyarakat yang telah diperjuangakan sesuai dengan Pernyataan PERS yang disampaikan pada saat aksi yang dilakukan Senin, 12 Oktober 2020 di gedung DPRD kabupaten SBB


Yang mana aksi kemarin yang dilakukan di depan kantor DPRD juga salah satu anggota DPRD komisi II kabupaten Seram Bagian Barat menyampaikan masuknya tambang marmer tersebut tidak diketahui oleh mereka sama sekali. Ini pernyataan yang sangat-sangat tidak masuk akal disampaikan. Ada apa dengan Pemda dan DPRD? janganlah ada konspirasi yang dilakukan yang seakan-akan menghancurkan dan merusak hutan dan ganah adat di daerah kecamatan Taniwel.

(Richo Latue)

Tokoh Muda Kecamatan Taniwel