Hak Jawab ASKOLANI Bupati Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan -->

Advertisement


 

Hak Jawab ASKOLANI Bupati Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan

Saturday, August 01, 2020

Keizannews.com – Jakarta. Hak Jawab dan hak koreksi kami atas pemberitaan yg kami adukan ke dewan pers yg berjudul "Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat Terdampak COVID-19 di Banyuasin di praktisi dan politisasi" adalah bahwa tuduhan dalam pemberitaan itu tidak benar, bahwa pemberitaan itu mengandung unsur kebencian, opini opini yang memfitnah dan menyerang nama baik klien kami dan pemkab Banyuasin.



Risalah Penyelesaian Sengketa Pers:

*Antara Askolani dengan Keizalin*


Risalah Penyelesaian
Nomor: 54/Risalah-DP/VII/2020
Tentang
Pengaduan Askolani, Bupati Banyuasin Terhadap Media Siber
keizalinnews.com

Dewan Pers menerima pengaduan dari Saudara Askolani, Bupati Banyuasin melalui Kuasa Hukum Dodi Irama (selanjutnya disebut Pengadu), pada tanggal 24 Juni 2020, terhadap Media Siber keizalinnews.com (selanjutnya disebut Teradu), terkait berita berjudul “Bantuan Pemerintah Untuk Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Banyuasin Dipraktisi Dan Polit isasi”,yang diunggah pada 20 Mei 2020.

Menindaklanjuti pengaduan tersebut, Dewan Pers telah meminta klarifikasi kepada Pengadu dan Teradu pada Kamis, 30 Juli 2020, melalui aplikasi zoom. Pengadu dan Teradu hadir.

Berdasarkan hasil klarifikasi tersebut, Dewan Pers menemukan bahwa:

- Berita yang diadukan bukan opini melainkan berita biasa tanpa konfirmasi dan uji informasi kepada Pengadu, sehingga beritanya menjadi tidak berimbang dan menghakimi.

- Penulis berita yang diadukan, Roni Paslah, pernah bermasalah dan beritanya di media tribunus.co.id pernah diadukan ke Dewan Pers dengan hasil keputusan dalam bentuk PPR No. 17/2020.

- Berita yang diadukan telah dicabut oleh Teradu. Dewan Pers menilai berita Teradu melanggar Pasal 1 dan 3 Kode Etik Jurnalistik, karena menyajikan berita yang tidak uji informasi, tidak konfirmasi, tidak berimbang, dan memuat opini yang menghakimi.

Teradu telah mencabut berita yang diadukan, hal ini melanggar nomor 5 Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2012 tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber.

Pengadu dan Teradu menerima penilaian Dewan Pers tersebut dan sepakat menyelesaikan kasus ini di Dewan Pers dan menyepakati proses penyelesaian pengaduan sebagai berikut:

- Teradu wajib melayani Hak Jawab dari Pengadu secara proporsional disertai permintaan maaf kepada Pengadu dan masyarakat pembaca, selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah Hak Jawab diterima.

- Pengadu memberikan Hak Jawab kepada Teradu selambat-lambatnya tujuh hari kerja setelah ditandatanganinya risalah ini.

- Pengadu dan Teradu wajib mengacu kepada Pedoman Hak Jawab Dewan Pers (Peraturan Dewan Pers No. 9/Peraturan-DP/X/2008).

- Teradu wajib memuat catatan di bawah berita yang diadukan yang menjelaskan berita bersangkutan dinilai oleh Dewan Pers melanggar Kode Etik Jurnalistik, disertai tautan berita yang berisi Hak Jawab dari Pengadu.

- Teradu wajib menautkan Hak Jawab dari Pengadu dengan berita yang diadukan, sesuai dengan angka 4 huruf b Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2012 tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber yang menyatakan “Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab”.

- Teradu wajib melaporkan bukti tindak lanjut Risalah ini ke Dewan Pers selambat - lambatnya 3x24jam setelah Hak Jawab diunggah.

- Kedua Pihak sepakat mengakhiri kasus di Dewan Pers dan tidak membawa ke jalurh ukum, kecuali kesepakatan di atas tidak dilaksanakan.

- Apabila Pengadu tidak memberikan Hak Jawab dalam batas waktu pada butir 2 maka Teradu tidak wajib untuk memuat Hak Jawab.

Dewan Pers merekomendasikan:

 - Teradu wajib memberikan evaluasi terhadap penulis berita yang diadukan (Roni Paslah)  dan yang bersangkutan wajib mengikuti uji kompetensi wartawan dalam enam bulan ke depan untuk dapat melakukan kerja jurnalistik.

Tidak melayani Hak Jawab bisa dipidana denda sebanyak-banyaknya Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Dewan Pers telah memproses pengaduan ini secara etik sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Demikian Risalah Penyelesaian Pengaduan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.


Jakarta, 30 Juli 2020
     Dewan Pers



Dalam hal Risalah Penyelesaian
Nomor: 54/Risalah-DP/VII/2020
Tentang Pengaduan Askolani, Bupati Banyuasin Terhadap Media Siber keizalinnews.com

Kami dari pihak Redaksi Keizalinnews.com, mengacu pada himbauan atau risalah dari Dewan Pers untuk meminta maaf kepada Saudara Askolani dan Public/Masyarakat yang sudah membaca atas pemberitaan yang menjadi sengketa pemberitaan yang di adukan ke Dewan Pers, yang menurut Dewan Pers dari keterangan dan penjelasan  dari pihak tim kuasa hukum saudara Askolani bahwa pemberitaan tersebut tidak benar.



Redaksi