Buruh Koperasi Tani Sejahtera PT. Adei Dipaksa Kosongkan Rumah - KEIZALINNEWS.COM

Buruh Koperasi Tani Sejahtera PT. Adei Dipaksa Kosongkan Rumah


KeizalinNews.com | PELALAWAN - Kurang lebih 25 kepala keluarga yang di dalamnya terdapat puluhan tenaga kerja Buruh Harian Lepas (BHL) di kebun Pola KKPA PT.Adei Plantations and Industry diperlakukan tidak pantas oleh Koperasi Tani Sejahtera (KTS).

Bagaimana tidak, pasalnya mereka dipaksa meninggalkan Barak atau rumah tempat tinggal mereka oleh Koperasi Tani Sejahtera dengan alasan, kontrak kerja di kebun Pola KKPA PT.Adi itu telah habis.

Keterangan itu diutarakan kepada wartawan oleh direktur Lembaga Bantuan Hukum Mata Rakyat Kawasan Nusantara (LBH-MRKN), Eprisman Aryanjaya Ndruru, SH yang didampingi Advokasi MRKN, Sadarman Laia, SH, MH serta Sekretaris Jenderal (Sekjen) MRKN, Edison Laia ,SH, Jumat (21/08/2020).

Menurut Eprisman, pemaksaan para tenaga kerja untuk keluar dan mengosongkan Barak milik KTS adalah hal yang sangat disayangkan, karena itu merupakan suatu pelanggaran dalam Undang-undang, Nomor 13, Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan.

"Mestinya koperasi ini memahami Undang-undang Ketenagakerjaan dan memberi tenggang waktu atau toleransi sebelum perselisihan dengan para tenaga kerjanya mendapat kesimpulan solusi dari pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku. Padahal, pengakuan para tenaga kerja Buruh Harian Lepas ini, mereka sudah bekerja di kebun Pola KKPA Kelapa Sawit milik Koperasi Tani Sejahtera PT.Adei di atas waktu satu tahun," katanya menjelaskan.

Ia juga membeberkan bahwa pihaknya telah meminta pihak Koperasi Tani Sejahtera untuk menunjukkan surat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara mereka dan para BHL.Namun, sampai permasalahan itu dilaporkan ke Disnaker Kabupaten Pelalawan, KTS belum menunjukkan SKB tersebut.

Eprisman Aryanjaya Ndruru menilai sikap Koperasi Tani Sejahtera tidak pantas terhadap para BHL yang sedikit banyaknya telah berjasa merawat kebun sawit Pola KKPA PT. Adei itu.

"Mereka ini kan manusia, bahkan telah berjasa merawat Kebun Sawit Pola KKPA PT. Adei Plantation dan Industry itu melalui pengelolaan Koperasi Tani Sejahtra," ucapnya.

Perlu diketahui, lanjut Eprisman, sebelum persoalan ini dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja, kita dari Lembaga Bantuan Hukum Mata Rakyat Kawasan Nusantara telah melakukan upaya pendekatan persuasif dengan meminta kesediaan koperasi (KTS) untuk perundingan melalui Bipartit. Namun upaya itu tidak mendapat respon dari koperasi.

"Apapun hasilnya nanti, kita dari MRKN harus mengawal dan melanjutkan perselisihan buruh ini di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan," tegasnya mengakhiri.

Sementara itu, Advokasi LBH-MRKN Sadarman Laia, SH, MH meminta pemerintah lakukan pengawasan ketat terhadap perusahaan yang bertindak di luar aturan kepada tenaga kerja.

"Mengenai hal ini, kiranya Pemerintah daerah melalui Disnaker agar melakukan pengawasan semaksimal mungkin terhadap perusahaan-perusahaan yang sewenang-wenang, termasuk Koperasi Tani Sejahtra ini," pintanya.

Selain itu, Sadarman Laia juga mengutarakan kekhawatirannya terkait kontrak kerja antara Koperasi Tani Sejahtera dengan para tenaga kerjanya.

"Saya menduga para tenaga kerja BHL kebun Pola KKPA PT. Adei ini tidak terdaftar atau belum dicatatkan di dinas terkait (Disnaker Kabupaten Pelalawan), termasuk BPJS Ketenagakerjaan tersebut," ucapnya ketika itu.

Untuk tidak menjadi pengalaman pahit bagi para calon tenaga kerja perkebunan kelapa sawit ke depannya, ia berpesan agar para calon BHL maupun yang telah menjadi karyawan tetap meminta surat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dari perusahaan tempat bekerja.
Lanjut Sadarman Laia menyampaikan, permasalahan yang dihadapai para tenaga kerja kebun Pola KKPA PT. Adei ini bukan kali pertama terjadi dan dirasakan para tenaga kerja di perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit di Riau.

"Iya benar, dengan kasus-kasus seperti ini. Kita dari Advokasi LBH-MRKN menghimbau seluruh tenaga kerja untuk meminta terlebih dahulu surat Perjanjian Kerja Bersama di perusahaan mereka bekerja dengan meminta dicantumkan berbagai poin-poin hak dan kewajiba tenaga kerja. Sebab, perusahaan-perusahaan nakal ini, kata pepatah, Habis manis sepah dibuang. Artinya, bila perusahaan sudah merasa tidak membutuhkan tenaga kerja lagi dan seenak perut mereka mengusir tanpa belas kasih dan toleransi," pungkasnya.

Pantauan sejumlah media di lokasi pengusiran puluhan tenaga kerja ini, turut serta terlihat Kapolsubsektor, Ipd Zul Maheri beserta Rusdianto selaku Bhabinkamtibmas dan beberapa personil polisi lainnya.

Mereka tampak mengamankan proses pemindahan barang-barang puluhan tenaga kerja dari barak itu.

Ipda Zul Maheri kepada wartawan menjelaskan bahwa keberadaan mereka di tempat itu untuk memberikan pengamanan dan pengawalan dalam proses pindahan para tenaga kerja, serta agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Zul Maheri juga menyarankan agar para pekerja mencari kesimpulan solusi ke Disnaker, apalagi persoalan ini telah dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan.

"Tadi, saya ada dihubungi oleh Tokoh Masyarakat Asal Nias Pelalawan yang juga sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pelalawan, yaitu Drs.Sizifao Hia, M. Si," ungkapnya.

Ia juga menyampaikan bahwa dia bersama pihak Koperasi telah mencarikan Rumah Kontrakan sebanyak 8 pintu.

Mengenai Biaya sewa rumah kontrak, itu sudah diselesaikan oleh Koperasi Tani Sejahtera, namun hanya selama 1 bulan. Untuk selanjutnya, akan dikembalikan kepada masing-masing tenaga kerja pembiayaannya jika dilanjutkan kontrakan itu.

"Saya rasa. Rumah itu cukup madai menampung tenaga kerja ini," ucapnya diakhir konfirmasi wartawan. (Oberdin)







RESPONSIVE CONTENT ADS 650PX

0 Comments