Sekom I DPRD SBB Minta Pemda Konsultasi ke Kemendagri Percepat Pilkades Serentak - KEIZALINNEWS.COM

Sekom I DPRD SBB Minta Pemda Konsultasi ke Kemendagri Percepat Pilkades Serentak

Sekretaris Komisi I DPRD SBB, Eko Budiono

KeizalinNews.com | Maluku - Pemerintah Daerah kabupaten Seram Bagian Barat ( SBB ) belum kembali jadwalkan kapan Pilkades serentak dijalankan, pasca surat saran penundaan yang dikeluarkan oleh Kemendagri Nomor: 141/2577/SJ, yang ditunjukan kepada Bupati dan Walikota se - Indonesia.

Menyikapi permasalahan soal penundaan Pilkades akibat pandemi Covid-19.Sekretaris komisi I DPRD Seram Bagian Barat, Eko Budiono meminta pemerintah daerah dalam hal ini dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ( PMD ) Kabupaten SBB untuk segera melakukan konsultasi dengan Kemendagri, tujuannya meminta agar pilkades serentak di kabupaten Seram Bagian Barat segera dilaksanakan.

"Jalannya Pilkades dan tidak ada pada pemda SBB, apalagi saat ini grafik kasus Covid-19 di SBB menurun dan SBB berada pada fase News Normal Life, dan semestinya  Pemda SBB juga " Move On" jangan berlarut - larut terlena untuk tidak menyikapi permasalahan pilkades serentak yang tertunda " Ungkap Eko.

Dikatakan Eko, pemda SBB belum Move On, padahal seharusnya sudah bangkit untuk membangun pemerintahan desa,yang mana sudah dinantikan oleh masyarakat dengan berkeinginan miliki penjabat desa yang devinitif, dan itu pula tidak terlepas Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati SBB untuk "Kase Bae SBB"

"Teknis pelaksanaan Pilkades di masa pandemi,tetap dilakukan sesuai standar Covid-19, dan masyarakat SBB saat ini sudah terbiasa dengan protokoler kesehatan Covid-19, dan Isha Allah tidak akan sulit dalam pelaksanaan Pilkades nanti saat digelar." pungkas Eko.

Eko selaku anggota F - PKB DPRD SBB menjelaskan pula, pelaksanaan Pilkades dengan gunakan protokoler kesehatan Covid-19 dengan harus adanya revisi terhadap Perbup Pilkades, dengan ditambahkan salah satu pasal yang mengatur tentang protokoler kesehatan Covid-19.

Ada harapan besar dari masyarakat di bawah untuk segera mendapatkan kepala desa definitif, kata Eko, saya khawatir jika tertunda lama lagi masyarakat menjadi apriori dan akhirnya acuh tahu terhadap proses demokrasi di tingkat desa.

Ditanyakan soal komisi I akan membantu dinas PMD, disampaikan Sekom I DPRD SBB. Komisi I tetap berkomunikasi dengan Kemendagri jika di perlukan apalagi ini soal kelanjutan proses Pilkades serentak yang sudah diimpikan masyarakat kabupaten Seram Bagian Barat." ujar Eko. (SRL) 
RESPONSIVE CONTENT ADS 650PX

0 Comments